Watampone, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bone Andi Fahsar Padjalangi menyerahkan urusan di DPP Golkar kepada Ketua DPD I Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

“Kita di DPD Golkar kabupaten/kota di Sulsel sudah sepakat menunggu sikap resmi Komandan (Syahrul Yasin Limpo) mengenai polemik di DPP Golkar. Di Bali kemarin, Sulsel sangat kompak karena satu komando,” kata Fahsar saat dikonfirmasi mengenai Keputusan Menkumham yang mengakui hasil Munas IX Golkar di Ancol, Jakarta.

Selebihnya, Bupati Bone ini enggan berkomentar panjang.

Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan surat dengan Nomor: M.HH.AH.11.03- 26 tertanggal 10 Maret 2015 tentang kepengurusan Partai Golkar. Dalam surat yang ditandatangani Menkumham Yasonna H Laoly itu, disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan kepengurusan. Dengan alasan itu, Menkumham meminta kepengurusan Golkar hasil Munas IX Jakarta untuk segera membentuk kepengurusan secara selektif dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar yang memenuhi kriteria berprestasi, berdedikasi, loyal, dan tidak tercela.