Berita,
Partai Golkar Tolak Pelibatan Lemsaneg
Admin DPD PARTAI GOLKAR BONE
Publikasi Jumat, 01 November 2013
Partai Golkar mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lagi
menoleransi permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masalah DPT itu
tidak bisa dianggap sepele, karena DPT yang jujug adalah modal dasar
membangun masa depan bangsa.
“Sebab, dalam DPT jujur itulah terkandung aspirasi rakyat yang wajib
diaktualisasikan pemimpin terpilih dalam menyusun program pembangunan.
Maka, jangan pernah lagi menoleransi DPT bermasalah. Yakinlah, bangsa
ini akan terus berselimut masalah jika pemimpinnya muncul dari DPT yang
manipulatif,” ujar Bendaraha Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo di
Jakarta, Jum’at (1/11/2013).
Anggota Komisi III DPR RI tersebut menjelaskan, ketidakjujuran atas
DPT tidak boleh lagi terulang agar rakyat tidak lagi melakukan kesalahan
dalam memilih pemimpin dan para wakilnya. Sebab, DPT yang manipulatif
hanya akan menghadirkan sosok-sosok Sengkuni. Karena itu, persiapan
menuju Pemilu 2013 harus jadi momentum memberangus semua potensi
kecurangan, termasuk niat-nait kelompok-kelompok tertentu memanipulasi
DPT.
“Sebab, dari DPT yang jujur dan KPU yang independen akan membuka
peluang bagi rakyat untuk memilih para negarawan yang akan menduduki
kursi kepemimpinan nasional dan kursi wakil rakyat. Sebaliknya, DPT yang
manipulatif dan KPU yang tidak independen dalam penyelenggaraan Pemilu
hanya akan menghadirkan gerombolan Sengkuni, yang sudah barang tentu
tidak berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat, kecuali
kelompoknya sendiri,” jelas Presidium Nasional KAHMI 2012-2017 itu.
Bambang mengingatkan, Pemilu 2014 sangat penting bagi Indonesia
karena tantangan ke depan semakin berat. Karena itu, Indonesia
membutuhkan negarawan sejati sebagai pemimpinnya. Yang sungguh-sungguh
mencintai negara dan rakyatnya. Tidak hanya mencintai tetapi pemimpin
dan wakil rakyat juga tahu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.
Apalagi pada 2015, Indoensia akan menjadi bagian dari Komunitas
Ekonomi ASEAN (AEC= ASEAN Economic Community). Itu akan menyebabkan
secara ekonomi Indonesia akan terbuka bagi pasar semua anggota Asean.
Karena itu, konsekuensinya tidak murah bila Indonesia tidak dipimpin
oleh orang yang tidak memiliki militansi militansi membangun
kemandirian. Bila pemimpin yang terpilih tidak cerdas dan taktis
menyikapi integrasi ekonomi Asean tersebut, maka 200 juta lebih penduduk
Indonesia hanya akan menjadi konsumen.
“Artinya, sangat Jelas bahwa Pemilu 2014 amatlah penting dan
strategis bagi masa depan bangsa. Maka, jangan bersikap masa bodoh
terhadap kejujuran DPT. Kalau DPT untuk pemilu 2014 tidak jujur,
Indonesia akan mengulang kesalahan yang sama, yakni memunculkan pemimpin
yang sejatinya bukan pilihan rakyat, melainkan pemimpin yang berhasil
meraih suara terbanyak karena bisa membeli suara hantu,” kata dia.
Menurut dia, protes, kecurigaan dan keluhan terhadap akurasi DPT
Pemilu 2014 sebagai refleksi dari sikap dan kehendak rakyat Indonesia
untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan bersih, serta
menghargai suara rakyat.
Tak hanya itu, KPU juga diminta bersunggu-sungguh memfinalkan jumlah
DPT, terutama terkait perbedaan antara Data Penduduk Potensial Pemilih
Pemilu (DP4) versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPT versi
KPU.
DP4 yang diterima KPU dari Kemendagri mencatumkan jumlah 190 juta,
dan 145 juta di antaranya direkam dari data e-KTP. Dari proses
pemutakhiran data oleh KPU, hanya 136 juta yang ditemukan berbasis
e-KTP. Setelah dilakukan pemutakhiran data lanjutan, KPU mengumumkan,
jumlah penduduk dalam DPT dan sudah diunggah ke dalam Sistem Informasi
Data Pemilih (Sidalih) baru 186 juta pemilih, minus data pemilih dari
Kabupaten Nduga, Papua. Selisih data ini bisa membuat persiapan dan
pelaksanaan Pemilu 2014 sarat masalah.
Hasil kelola data jumlah WNI di luar negeri yang berhak memilih pun
harus segera dipublikasikan. Sinyalemen Panitia Pemilihan Luar Negeri
(PPLN) tentang 4,5 juta WNI di luar negeri yang terancam tidak dapat
memilih harus diklarifikasi KPU.
Tolak Pelibatan Lemsaneg
Tak hanya soal DPT, Bambang juga sekali lagi menegaskan penolakan
terhadap pelibatan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) pada pelaksanaan
Pemilu 2014. Hal itu sesuai dengan keputusan DPR dalam rapat
Rapat gabungan antar Komisi I DPR dan Komisi II DPR baru-baru ini.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR Bidang Hukum Priyo Budi Santoso,
minta KPU meninjau kerja samanya dengan Lemsaneg. Sebaliknya, KPU
diminta bekerjasama dengan konsorsium dengan ahli-ahli teknologi
informasi, termasuk ahli-ahli dari Lemsaneg.
Bambang mengatakan, pemberian peran Lemsaneg pada penyelenggara
Pemilu di era modern ini memang terkesan aneh, bahkan mencurigakan.
Sebab, pada dasarnya Lemsaneg bekerja tertutup untuk kepentingan negara.
Sedangkan pengelolaan penyelenggaraan Pemilu wajib transparan.
“Apa pun argumentasi dan alasannya, memberi peran kepada Lemsaneg
adalah inisiatif yang terlalu dipaksaka. Wajar jika publik curiga ada
motif tak terpuji dibalik inisiasi kerja sama KPU-Lemsaneg, mengingat
lembaga sandi bekerja untuk kepentingan pemerintah, utamanya dalam
konteks kepentingan pertahanan negara. Karena itu, rencana pekerjaan
yang akan dibebankan oleh KPU ke Lemsaneg hendaknya diserahkan ke elemen
masyarakat lain yang kapabel, seperti komunitas ahli teknologi
Informasi,’ tegas dia.
(Sumber www.partaigolkar.or.id)
Artikel Terkait:
0 komentar
Readers Comments